h1

Arti penting laut bagi umat manusia

Desember 16, 2009

Arti penting laut bagi umat manusia

  1. untuk kepentingan pelayaran (navigasi), yaitu berguna dalam perdagangan
  2. untuk menyebarkan agama
  3. untuk sumber makanan

Sejarah Hukum Laut

Pada mulanya laut bebas, karena manusia yang hidup sedikit jumlahnya. Lama kelamaan manusia bertambah dan laut tidak lagi menjadi area yang bebas, yaitu semenjak zaman romawi kuno karena kepentingan penyebarluasan agama. Setelah romawi hancur karena negara jajahannya memberontak dan perang 30 tahun, laut tidak kembali sebagai wilayah bebas seperti pada mulanya.

Isi perjanjian Westphalia

  1. mengakhiri perang 30 tahun
  2. munculnya negara-negara nasional
  3. berakhirnya zaman paus dan kekuasaannya tidak 2 ranah lagi.

Teori tentang laut è Mareliberum (kebebasan di laut)

Grotius berpendapat karena sifat laut cair, maka tidak bisa dikuasai oleh siapapun, tetapi benda yang dapat dikuasai adalah benda yang bisa melakukan kontak fisik dengan manusia.

Pendapatnya dibantah oleh John Sciden & Welwood dengan teorinya Mare Clausum, yaitu walaupun laut bersifat cair, bisa dikuasai oleh negara walaupun laut yang dikuasai adalah laut pantai, sungai dll

Teori Grotius dilanjutkan oleh muridnya Cornelius Van B, yaitu :

Didasari dengan keamanan dengan jarak tembakan meriam sejauh 3 mil (3 x 1852 m / 5,5 km)

Setelah itu hukum laut berkembang menjadi hukum kebiasaan.

Konferensi Hukum Laut I (1930) di Denhaag, membahas 3 masalah, yaitu :

  1. tentang laut wilayah dan jalur tambahan
  2. Island State (Negara Pulau)
  3. Negara Kepulauan (Indonesia, Fiji, Filipina, dsb)

Prinsip wilayah laut, yaitu sama dengan daratan berarti negara pantai mempunyai kedaulatan terhadap pantainya.

Sejarah Hukum Laut Indonesia

Sudah dimulai sejak zaman majapahit, puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Gadjah Mada. Terkenal dengan Sumpah Palapa (laut dan daratan adalah merupakan satu kesatuan)

Masuknya penjajah ke Indonesia menyebabkan keadaan baik dari segi politik hukum, sosial budaya menjadi kacau karena Indonesia yang negara kepulauan mudah dipecah belah dengan politik devide et impera. Akibatnya tidak ada kesatuan hukum apalagi diberlakukannya pasal 131 dan 163 IS

Hal lain yang dikeluarkan oleh pemerintah waktu itu adalah Tzemko dengan Stb.1939 No. 442, karena Tzemko ini merugikan negara kepulauan maka munculla berbagai pemberontakan sehingga politik tidak stabil. Akhirnya dikeluarkan Deklarasi Juanda yang merubah ketentuan pasal 1 Ordonansi Tahun 1939 tentang lebar laut wilayah pulau-pulau Indonesia dari 3 mil menjadi 12 mil.

Konferensi Genewa (1958), berisikan :

  1. Penetapan lebar laut wilayah seluas 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal tersebut, yaitu pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar dan zona tambahan.
  2. Tentang laut bebas/ laut lepas.
  3. Perikanan dan pelestarian Sumber daya hayati
  4. Landas Kontinent

Garis Dasar

Adalah garis-garis yang ditarik dari titik ke titik dari sepanjang pantai suatu negara.

Adapun garis dasar ditentukan karena :

–         untuk menentukan batas laut pedalaman

–         titik pangkal pengukuran lebar laut territorial daro ZEE serta landas kontinen untuk mengukur laut territorial, ZEE, Landas Kontinen diukur dari garis dasar, sedangkan garis-garis dasar itu ada 2 jenis, yaitu :

  1. Garis Dasar Normal (Normal Base Line)

Adalah garis-garis biasa yang ditarik sepanjang garis pantai biasa dari suatu negara pantai.

  1. Garis Dasar Lurus (Straight Base Line)

Adalah garis lurus yang ditarik dari titik ke titik pada bagian terluar dari suatu negara pantai.

Garis Dasar Lurus dapat ditarik pada :

  1. pantai yang berliku-liku
  2. pantai yang ada pulau di depannya
  3. pada negara kepulauan

Laut wilayah menurut pasal 3 Konvensi Hukum Laut III (1982), yaitu

Setiap negara punya hak untuk menentukan lebar laut wilayah sampai batas paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pangkal sesuai dengan konvensi ini.

Dengan demikian di laut wilayah negara Indonesia punya kedaulatan penuh atas kolom air dan isinya, udara di atasnya, dasar laut dan tanah dibawahnya. Namun demikian untuk kepentingan lalu lintas pelayaran internasional, kapal-kapal negara asing mempunyai hak lintas damai.

Hal ini diatur dalam pasal 18, 19, 20 KHL III 1982, yang pada prinsipnya mengatakan bahwa :

  1. Tidak memasuki perairan pedalaman ataupun singgah di pelabuhan-pelabuhan Indonesia (perairan pedalaman 12 mil dari garis pantai)
  2. Melaksanakan pelayaran tidak terputus dan cepat tanpa berhenti ataupun buang jangkar, kecuali apabila overmacht (force mejeure)
  3. Lintas Laut dianggap damai selama tidak membahayakan perdamaian, ketertiban ataupun keamanan negara Indonesia.

Lalu lintas kapal negara asing dianggap membahayakan bagi NKRI apabila melakukan :

  1. Setiap ancaman ataupun penggunaan kekuatan terhadap kedaulatan atau keutuhan wilayah atau kebebasan politik negara Indonesia maupun tindakan yang melanggar azas-azas hukum internasional seperti yang tercantum dalam piagam PBB.
  2. Setiap penggunaan segala jenis senjata
  3. Setiap perbuatan dengan tujuan mencapai atau mengumpulkan informasi yang dapat membahayakan pertanahan dan keamanan negara Indonesia.
  4. Setiap kegiatan propaganda yang bertujuan untuk mempengaruhi keamanan dan pertahanan.
  5. Meluncurkan, mendaratkan ataupun menaikkan segala jenis peralatan militer
  6. Menurunkan atau menaikkan segala jenis barang-barang atau alat pembayaran atau orang yang bertentangan dengan peraturan – peraturan kepabean dan imigrasi serta kesehatan.
  7. Setiap kegiatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan laut.
  8. Setiap kegiatan penangkapan ikan
  9. Melakukan kegiatan penelitian dan survey
  10. Setiap kegiatan yang bertujuan mengganggu system komunikasi, fasilitas dan instalasi
  11. Setiap kegiatan lain yang tdak ada hubungannya dengan lalu lintas.
  12. Kapal selam dan kendaraan bawah air lainnya diharuskan berlaar di permukaan air dan menunjukkan benderanya.

Hak dan kewajiban lintas damai di laut wilayah (pasal 21 KHL III/ 1982), yaitu :

  1. Hak-hak negara Pantai Lintas Damai di Laut Wilayah, yaitu :
  • Mengeluarkan UU yang mengatur lintas damai, yang berisikan diantaranya :
  1. Keselamatan pelayaran dan peraturan lalu lintas di laut.
  2. Perlindungan alat-alat bantu dan fasilitas navigasi serta instalasi atau fasilitas lainnya.
  3. Perlindungan kabel-kabel dan pipa di laut
  4. Pelestarian sumber sumber hayati laut.
  5. Pencegahan terhadap pelanggaran peraturan perikanan dari negara pantai
  6. Perlindungan terhadap lingkungan dan pencegahan, pembatasan dan pengawasan terhadap pencemaran
  7. Penelitian ilmiah di laut.
  8. Pencegahan terhadap pelanggaran peraturan bea cukai, imigrasi, kesehatan atau peraturan lainnya.
  • UU dan peraturan-peraturan tersebut diatas tidak boleh dikenakan terhadap bentuk bangunan, awak kapal / peralatan kapal-kapal asing kecuali, apabila berpengaruh terhadap aturan-aturan yang telah mempunyai standar internasional.
  • Semua peraturan / UU harus dipublikasikan oleh negara pantai.
  • Setiap kapal asing yang melakukan lintas damai melalui laut wilayah harus mentaati semua peraturan dan UU tersebut serta semua peraturan internasional. Tentang tabrakan di laut.
  • Bahwa untuk keamanan pelayanan negara pantai dapat mengeluarkan peraturan lalu lintas bagi kapal-kapal asing yang melakukan lintas damai dilaut wilayah untuk mempergunakan alur-alur laut dan jalur lalu lintas terpisah ( PSL 22(1)KHL III / 1982 ).
  1. Kewajiban Negara pantai di laut wilayah (pasa; 24 KHL III/1982)

a.  Tidak dibenarkan menghambat lalu lintas damai kapal-kapal asing di laut wilayah kecuali berdasarkan konvensi yang berlaku.

  1. Negara pantai harus memberikan keterangan/pengumuman yang selayaknya tentang adanya ancaman bahaya navigasi yang telah diketahuinya di laut territorial, disamping itu menurut pasal 25 KHL III/1982 negara-negara pantai juga mempunyai hak sebagai berikut:

–         Mengambil langkah-langkah yang perlu di laut. Di wilayah untuk menghindari terjadinya lintas laut yang tidak bersifat damai.

–         Dalam hal sesuatu kapal menuju ke daerah perairan pedalaman/ singgah di pelabuhan diluar perairan pedalaman berhak untuk mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap setiap kemungkinan terjadinya pelanggaran izin masuk ke perairan pedalaman.

–         Negara pantai yang berhak untuk melakukan penutupan sementara daerah-daerah tertentu di laut wilayah bagi lalu lintas damai kapal asing tanpa diskriminasi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: